Pangkalpinang| Sorotankasus.id— Jika negara ini sedang dicari titik lemahnya, peristiwa pemukulan sekuriti Grand Milenium Club (GMC) oleh oknum anggota Korem 045 Garuda Jaya dan seorang anggota Kodim barangkali jadi jawaban paling telanjang: aparat yang mestinya menjaga kedaulatan malah sibuk mengurus inex palsu, Selasa (18/11/2025) pukul 23.00 Wib.
Ya, inex palsu. Bukan ancaman teror, bukan kelompok kriminal, bukan separatis.
Hanya pil eceran di sudut diskotik.
Namun dampaknya lebih luas daripada sekadar wajah sekuriti yang babak belur karena ia menunjukkan bagaimana ketertiban publik di daerah ini rapuh sekali ketika melibatkan seragam loreng.
Dalam banyak kasus, institusi negara selalu bicara soal “ketegasan”, “marwah”, dan “disiplin”. Namun ironisnya, yang memecah wajah sekuriti bernama G di GMC bukan kriminal kelas kakap, melainkan aparat yang seharusnya menjadi wajah kedisiplinan itu sendiri.
Pertanyaannya:
Jika aparat mengamuk di dalam klub malam gara-gara inex tidak sesuai harapan, bagaimana publik bisa percaya pada konsep kamtibnas?
Kasus ini bukan sekadar urusan personal Wildan dan Mika, dua nama yang disebut terlibat dalam pemukulan.
Ini soal kepercayaan publik terhadap institusi keamanan.
Satu goresan saja di tubuh sekuriti bernama G, sesungguhnya meninggalkan retak panjang pada legitimasi negara.
G, yang dipanggil oleh LC untuk menenangkan situasi, menjadi sasaran empuk hanya karena memakai baju bebas. Di tengah musik DJ yang tak mau diturunkan volumenya, ia berusaha menjelaskan posisinya, tapi “penjelasan” bukan bagian dari SOP prajurit yang sedang marah karena inex palsu.
“Mereka nyangka ku pengunjung, makanya ku digebok. Untung pacak lari, kalau dak abis ku om dihajar kek dorang,” kata G, masih dengan kepala berdenyut.
Tak banyak yang lebih ironis daripada satpam yang dipukuli saat menegakkan aturan, sementara pelaku adalah mereka yang seharusnya menjunjung tinggi aturan.
Sampai berita ini ditulis, Manager GMC Teddy memilih bungkam sesuatu yang semakin mempertebal kecurigaan soal lemahnya kontrol manajemen terhadap peredaran narkotika.
Lebih serius dari itu:
Tidak ada satu pun pernyataan cepat dari pihak Korem atau Kodim.
Biasanya, institusi negara begitu gesit menanggapi isu yang mencoreng citra.
Tetapi jika diam lebih dipilih, publik bisa menafsirkan sendiri:
mungkin karena kasus ini terjadi di dalam klub malam, mungkin karena melibatkan inex, atau mungkin karena petugas yang terlibat dianggap “kebal”.
Diam adalah strategi politik.
Dan dalam kasus ini, diam justru memperburuk luka korban.
GMC selama ini bukan tempat asing bagi rumor peredaran obat terlarang.
Transaksi inex palsu yang memicu insiden ini bukan kejadian “ajaib” melainkan wajah lama dari ekosistem gelap yang sudah lama dibiarkan.
Pertanyaan pedasnya:
Siapa yang seharusnya mengawasi tempat hiburan malam?
Pemda?
Satpol PP?
BNNK?
Polres?
Atau hanya Tuhan yang kuasa?
Ketika inex palsu bisa memancing kekerasan aparat, itu tanda bahwa narkotika kelas rendah pun telah menggerogoti ketertiban publik sementara pengawasan dari institusi negara hanya jadi jargon di spanduk dan baliho.
Mari kita ringkas dalam bahasa satir:
Aparat katanya tegas, tapi luluh hanya karena pil palsu.
Manajemen klub bilang punya SOP, tapi seragam sekuriti saja tidak dibedakan dari tamu.
Musik DJ lebih penting daripada nyawa orang, karena tidak dihentikan meski pemukulan terjadi.
Negara sibuk menyerukan perang melawan narkoba, tapi aparatnya sendiri terlibat dalam drama inex.
Publik diminta percaya pada institusi, tapi institusi diam ketika anggotanya memukul pekerja yang tidak bersalah.
Jika bukan tragedi, mungkin ini komedi politik paling pahit tahun ini.
Kamtibnas bukan sekadar slogan dalam apel pagi.
Ia adalah janji negara kepada rakyatnya bahwa keamanan bukan barang tawar-menawar.
Namun insiden ini menunjukkan bahwa:
Ketika seragam bisa mengalahkan akal sehat, ketika klub malam jadi tempat aparat meluapkan amarah, ketika inex palsu lebih memicu emosi daripada nilai disiplin, maka kamtibnas hanya tinggal kata tanpa makna.
Negara Harus Bicara, Institusi Harus Bertindak, Publik Harus Tidak Lupa
Untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan, beberapa langkah bersifat politis tak bisa ditunda:
1. Korem 045 Gaya dan Kodim harus memproses anggota yang terlibat tanpa kompromi.
Bukan diam, bukan mengaburkan, bukan menutupi.
2. Pemda Pangkalpinang harus mengevaluasi total operasional GMC.
Termasuk potensi peredaran narkotika.
3. SOP sekuriti wajib diperbaiki, dan tanggung jawab manajemen harus ditarik.
4. Aparat penegak hukum harus turun menertibkan tempat hiburan malam tanpa tebang pilih.
Jika negara tak mampu menertibkan aparatnya sendiri, bagaimana ia mau menertibkan rakyat?
(Zz)
