Padang Lawas| Sorotankasus.id- mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Penindakan Korupsi Sumatera Utara (FMPKSU) menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin, 20 April 2026, di Kabupaten Padang Lawas. Aksi ini dipusatkan di Kantor Kejaksaan Negeri dan Polres Padang Lawas sebagai bentuk protes atas dugaan praktik korupsi di Puskesmas Sihapas, Kecamatan Barumun.
Massa aksi memulai kegiatan dari titik kumpul di Simpang PLN Sibuhuan sekitar pukul 10.00 WIB dengan membawa spanduk, pengeras suara, dan berbagai pernyataan tuntutan.
Aksi tersebut dilatarbelakangi hasil investigasi mahasiswa yang menemukan dugaan praktik pungutan liar terhadap pasien persalinan pengguna BPJS Kesehatan. Selain itu, terdapat indikasi ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana kapitasi BPJS serta dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa Dugaan Korupsi di Puskesmas Sihapas
Koordinator Aksi, Andri Harahap, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap hak masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.
“Kami turun ke jalan karena ada indikasi kuat praktik pungli terhadap pasien BPJS yang seharusnya mendapatkan layanan gratis. Ini bukan hanya soal pelanggaran aturan, tapi soal kemanusiaan. Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak tegas dan transparan,” ujar Andri.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Akmal, menegaskan bahwa massa aksi siap mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan hukum. Jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami tidak segan untuk melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Akmal di sela-sela aksi.
Dalam tuntutannya, FMPKSU mendesak Kejaksaan Negeri Padang Lawas untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait serta meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan jika ditemukan bukti yang cukup. Mereka juga meminta audit investigatif terhadap dana kapitasi BPJS dan dana BOK, serta mendesak Bupati Padang Lawas untuk menonaktifkan sementara Kepala Puskesmas Sihapas selama proses pemeriksaan berlangsung.
Selain itu, massa aksi menuntut transparansi penuh kepada publik terkait pengelolaan anggaran di Puskesmas Sihapas dan meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Aksi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat kepolisian. Mahasiswa berharap laporan dan tuntutan yang mereka sampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi terciptanya pelayanan kesehatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
A.R.H.P
