Sihapas Barumun| Sorotankasus.id-Di tengah narasi yang menyebutkan bahwa kepemimpinan Kapus Sihapas Barumun berjalan dengan sangat baik, suara berbeda justru datang dari masyarakat. Tokoh Pemuda, Rasman Arif Harahap, secara tegas mempertanyakan klaim tersebut dan menyebut adanya kesenjangan serius antara pemberitaan dan realitas di lapangan.
“Yang disampaikan ke publik seolah semuanya baik-baik saja. Namun faktanya, masyarakat masih menghadapi pelayanan yang jauh dari kata optimal. Ini bukan sekadar kekurangan kecil, tapi persoalan yang terus berulang dan dirasakan langsung oleh warga,” ujar Rasman Arif Harahap.
Ia menekankan bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh dibungkus dengan citra semata, sementara keluhan masyarakat diabaikan. Salah satu isu yang paling disorot adalah adanya pungutan biaya ambulance yang tidak wajar dan pungutan biaya persalinan yang dinilai tidak berpihak kepada masyatakat.
“Di saat masyarakat berada dalam kondisi darurat, justru masih dibebani biaya ambulans yang tidak wajar. Ini sangat memprihatinkan. Layanan kesehatan seharusnya hadir sebagai penyelamat, bukan malah menjadi beban tambahan,” tegasnya.
Menurutnya, praktik tersebut mencederai rasa keadilan, terutama bagi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan pemerintah. Ia juga mempertanyakan penyaluran dana kapitasi dan BOK yang diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ada,masih ada beberapa Pegawai yang mengeluh tentang pembagian dana kapitasi,kalau pegawai di puskesmas itu saja mengeluh terhadap atasannya bagaimana mereka memberikan pelayanan yanv baik kepada masyarakat .
“Harus ada kejelasan. Apakah ini kebijakan resmi atau praktik yang dibiarkan? Jika pelayanan publik masih membebani masyarakat, maka ada yang keliru dalam tata kelolanya,” tambahnya.
Rasman Arif Harahap mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan terbuka, tidak hanya pada aspek pelayanan, tetapi juga pada kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan di Puskesmas Sihapas Barumun.
“Sudah saatnya berhenti membangun citra semu. Yang dibutuhkan masyarakat adalah perubahan nyata. Pemerintah daerah dan instansi terkait tidak boleh menutup mata terhadap kondisi ini,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan publik harus diukur dari pengalaman masyarakat, bukan sekadar narasi yang dibangun di ruang publik.
Dalam waktu dekat ini Rasman arif harahap meminta kepada elemen mahasiswa dan pemuda untuk melakukan audiensi ke kantor bupati supaya persolan ini menjadi atensi di tingkat pemerintahan daerah mengingat visi misi bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam adalah salah satunya mengedepankan kepentingan masyarakat.
A.R.H.P
