BANGKA SELATAN| Sorotankasus.id – Dunia pendidikan Negeri Serumpun Sebalai diguncang kabar memprihatinkan. Seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi figur pengayom masyarakat, diduga melakukan aksi kekerasan terhadap mahasiswa asal Bangka di Yogyakarta.
Dugaan penganiayaan tersebut menyeret nama Pelaksana Harian (Plh) Kasat Pol PP Kabupaten Bangka, Indrata Yusaka. Ia dituding melakukan tindakan brutal terhadap Dhaifu Alafta Azmi Amrullah, yang menjabat sebagai Ketua Asrama Ikatan Siswa Bangka (ISBA) Yogyakarta.
Insiden memilukan ini memantik reaksi keras dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bangka Selatan. Mereka mengutuk keras perilaku oknum pejabat tersebut yang dinilai telah melampaui batas kemanusiaan dan etika jabatan.
Wakil Ketua II DPRD Bangka Selatan dari Fraksi Gerindra, Rusi Sartono, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi di “Kota Pelajar” tersebut. Baginya, mahasiswa adalah aset masa depan daerah yang wajib dilindungi.
“Sangat menyakitkan mendengar adik mahasiswa kita diperlakukan seperti itu. Mereka yang sedang merantau untuk menuntut ilmu seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan, bukan justru kekerasan fisik. Kami mengecam keras aksi brutal ini,” tegas Rusi Sartono kepada wartawan, Jumat (19/12/2025).
Rusi menambahkan, martabat mahasiswa di perantauan adalah harga diri daerah yang harus dijaga. Ia sangat menyayangkan tindakan anarkis yang justru datang dari seorang penegak Peraturan Daerah (Perda).
“Sangat kontradiktif. Sebagai pejabat publik, ia seharusnya memberikan pengayoman, bukan malah mempertontonkan aksi premanisme yang berbaju seragam pejabat,” ujarnya dengan nada penuh empati.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa kelam tersebut terjadi pada Kamis malam (18/12/2025) di lingkungan Asrama ISBA Yogyakarta. Insiden bermula saat oknum pejabat tersebut mendatangi asrama dan merangsek masuk ke dalam kamar korban.
Dhaifu Alafta Azmi Amrullah mengaku secara mengejutkan dipukul dan dicekik oleh pelaku di dalam area privasinya sendiri. Aksi kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam bagi korban maupun penghuni asrama lainnya.
“Sangat tidak masuk akal jika seorang pimpinan instansi penegak aturan melakukan kekerasan di ruang privasi mahasiswa. Ini adalah bentuk intimidasi yang tidak bisa ditoleransi,” lanjut Rusi dengan nada kecewa.
Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten Bangka untuk bersikap objektif dan tidak menutup mata atas kejadian memalukan ini. Mereka menuntut adanya sanksi administratif yang berat serta mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh korban.
“Kami minta kasus ini diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat itu kebal hukum. Keadilan harus ditegakkan demi wibawa pemerintah dan keamanan mahasiswa kita,” pungkas Rusi.
Hingga berita ini diturunkan, gelombang solidaritas dari berbagai elemen mahasiswa terus mengalir menuntut keadilan bagi Ketua Asrama ISBA Yogyakarta. Publik kini menanti langkah nyata dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Bangka untuk menuntaskan kemelut yang mencoreng citra daerah ini.
(NZR)
